Pangkalpinang – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (BPJ), menegaskan komitmennya terhadap persoalan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencananya, politisi Partai Golkar itu akan hadir dalam aksi di kantor PT Timah, Senin (6/10).
“Kita akan hadir bersama-sama para penambang. Disana kita akan mendengarkan langsung apa aspirasi dari para penambang,” ujar Bambang Patijaya.
Menurutnya, salah satu fokus utama saat ini adalah memperjuangkan legalitas tambang rakyat melalui penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ia juga menegaskan agar PT Timah membeli pasir timah dari penambang dengan harga yang layak, demi kesejahteraan masyarakat penambang.
Perjuangan Kenaikan Royalti Timah dan Kepastian untuk Penambang Rakyat
Sejak menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil Bangka Belitung, Bambang dikenal konsisten memperjuangkan sektor pertimahan. Salah satu capaian pentingnya adalah kenaikan tarif royalti timah, yang diyakini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Dengan kenaikan royalti, pembagian untuk daerah akan lebih besar. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya,” jelasnya dalam program Big Stories of The Week CNBC Indonesia (12/5/2025).
Selain memperjuangkan kebijakan royalti, BPJ juga dikenal vokal dalam mendorong kepastian hukum bagi tambang rakyat, pemberantasan penyelundupan timah, serta pembenahan tata kelola pertambangan nasional.
Ia menilai bahwa penambang rakyat selama ini menjadi korban sistem yang tidak berpihak. Karena itu, negara harus hadir memberi solusi, bukan hanya penertiban.
“Penambang Babel butuh kepastian hukum, bukan kejar-kejaran di lapangan. Negara harus hadir memberi ruang legal dan harga yang adil,” tegasnya.
Dorong Tata Kelola dan Harga yang Berkeadilan
BPJ juga menuntut PT Timah agar lebih terbuka dan berpihak kepada penambang rakyat, dengan melibatkan koperasi dan mitra lokal dalam rantai produksi. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendorong keadilan di sektor pertambangan.
Ia juga menyoroti penyelundupan timah yang merugikan negara dan mengancam ekonomi Babel. BPJ mendorong aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas para pelaku.
“Selama tata kelola masih lemah dan penyelundupan dibiarkan, rakyat Babel tidak akan menikmati hasil dari kekayaan timahnya sendiri,” ujar BPJ dalam wawancara dengan media nasional, Agustus 2025.
Konsisten Bawa Program Pusat ke Babel
Selain fokus pada pertambangan, Bambang Patijaya juga dikenal aktif membawa program-program pemerintah pusat ke Bangka Belitung.
Mulai dari 2.000 sambungan listrik gratis, penambahan kuota gas elpiji 3 kg, hingga ratusan mesin tempel untuk nelayan di berbagai kabupaten.
Selama 2022–2024, BPJ meluncurkan berbagai program seperti PLTS Atap, pelatihan digital marketing dan UMKM, serta pembagian 4.476 alat memasak berbasis listrik (rice cooker) untuk rumah tangga di Babel.
Ia juga memperjuangkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 1.000 rumah tangga kurang mampu dan 133 mesin perahu berbahan bakar gas untuk nelayan Bangka Barat.
Komitmen Nyata untuk Babel
Dengan sederet langkah tersebut, Bambang Patijaya menunjukkan konsistensinya sebagai wakil rakyat yang bekerja nyata untuk kepentingan masyarakat Babel, terutama dalam membenahi sektor pertambangan timah.
Ia tidak hanya memperjuangkan kebijakan di pusat, tetapi juga memastikan hasil perjuangan itu benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.
“Program yang kami bawa tidak hanya fisik, tapi juga peningkatan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat Bangka Belitung,” tutup Politisi Golkar tersebut.