Ribuan penambang dari berbagai wilayah di Bangka Belitung turun ke Kantor PT Timah. Mereka menyuarakan hal yang sama: harga pasir timah harus layak dan berpihak kepada penambang rakyat.
Kita paham betul keresahan ini. Sudah terlalu lama penambang kecil bekerja keras, tapi belum menikmati hasil yang sepadan. Karena itu, kita ikut turun, mendengar langsung, dan memastikan aspirasi mereka sampai ke perusahaan dan pemerintah.
Dalam beberapa kali pertemuan dengan PT Timah dan pemerintah, kita mendorong agar mekanisme harga dibuat transparan dan adil. Persoalan ini juga sudah saya sampaikan langsung kepada Menteri ESDM, agar segera ada perubahan nyata.
Sebelumnya, kita telah memperjuangkan kenaikan tarif royalti timah dari 3% menjadi progresif hingga 10%. Langkah ini penting supaya hasil timah Babel benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat daerah penghasil.
Kita juga terus mendorong terbentuknya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) supaya penambang bisa bekerja dengan izin yang jelas, aman, dan terlindungi. Legalitas itu penting agar penambang tidak terus disalahkan dalam sistem yang belum berpihak.
Aksi besar di Kantor PT Timah ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kita masih panjang. Tapi langkah pertama sudah ada: PT Timah menyetujui pembelian pasir timah rakyat dengan harga Rp 300 ribu per kilo SN 70.
Kita akan terus kawal sampai tata niaga timah benar-benar adil dan memberi manfaat untuk rakyat Babel.
🧭 Rutinitas BPJ Selama Ini Terkait Timah dan Pertambangan
Waktu / Tahun | Kegiatan / Inisiatif | Keterangan & Dampak |
---|---|---|
2022 (Awal Masa Jabatan di Komisi VII DPR RI) | Perjuangan Tarif Royalti Timah Progresif | Memperjuangkan perubahan tarif royalti timah dari 3% menjadi sistem progresif hingga 10%, agar manfaat SDA lebih besar kembali ke masyarakat dan daerah penghasil. |
Februari 2023 | Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM & PT Timah | Menyampaikan pentingnya evaluasi tata niaga timah dan kebutuhan harga beli yang adil bagi penambang rakyat. |
Agustus 2023 | Dorongan Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) | Mengusulkan pembukaan WPR di Bangka Belitung agar penambang rakyat bisa bekerja secara legal, aman, dan berizin. |
Maret 2024 | Advokasi Sistem Kolektor & Pengawasan Tata Niaga | Mendorong pemerintah menindak kolektor nakal dan memastikan perdagangan timah berjalan transparan serta tidak merugikan penambang kecil. |
Juli 2024 | Focus Group Discussion Tata Niaga Timah Nasional – Pangkalpinang | Menyampaikan rekomendasi strategis agar tata kelola timah nasional berpihak kepada daerah penghasil dan masyarakat penambang. |
Oktober 2025 | Turun Bersama Ribuan Penambang di Kantor PT Timah | Mendampingi aspirasi masyarakat dan memastikan PT Timah menyetujui pembelian pasir timah rakyat seharga Rp 300 ribu/kg SN 70. |
Setiap langkah di lapangan selalu mengingatkan saya, bahwa kekuatan terbesar bukan di jabatan, tapi di kepercayaan rakyat.
Semoga perjuangan ini tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga kita semua diberi jalan untuk membawa manfaat bagi sesama. Aamiin